Anggota DPR RI meminta KPK mengawasi betul penggunaan anggaran penangan pandemi virus Corona (COVID-19), baik di tingkat pusat maupun daerah. Para wakil rakyat di Senayan itu meminta KPK memelototi anggaran untuk penanganan wabah Corona karena jumlahnya yang sangat besar.
Suara-suara agar KPK mengawasi anggaran penanganan Corona disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan pimpinan KPK yang disiarkan langsung di YouTube DPR, Rabu (29/4/2019). Ketua Komisi III Herman Herry mengimbau agar KPK bisa bekerja sama dengan kejaksaan dalam mengawasi penggunaan anggaran tersebut.
"KPK harus berperan aktif melakukan pengawasan. Seperti kita ketahui, jumlah anggaran penanganan COVID-19 oleh pemerintah sangat besar, yaitu mencapai Rp 405 triliun," kata Herman.
Herman menekankan KPK juga harus mengetahui titik-titik dalam penanganan penyebaran virus Corona yang dapat berpotensi menjadi celah korupsi. Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu mengingatkan KPK untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.
"Koordinasi antara KPK dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diperkuat agar alokasi dan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 bisa dimonitor sejak awal," sebut Herman.
"Selain itu, KPK juga mesti memetakan dan mengantisipasi titik-titik yang rawan terjadi penyelewengan, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga konflik kepentingan terkait penggunaan anggaran ini," imbuhnya.
Herman menyadari keterbatasan KPK dalam mengawasi seluruh penggunaan anggaran penanganan virus Corona. Karena itu, dia menyarankan KPK bekerja sama dengan pihak Kejaksaan.
"Oleh sebab itu, saran konkret saya, apakah mungkin dalam konteks mengawasi,mencegah maupun penindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam anggaran COVID ini, KPK mengadakan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu kejaksaan, kenapa? Karena kejaksaan punya infra sampai di kabupaten-kabupaten," papar Herman.
Dalam rapat kerja tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan pihaknya mengawasi bagian anggaran hingga penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak wabah virus Corona. Soal anggaran, KPK meminta pemerintah transparan.
"Bansos kita awasi, penganggaran kita awasi, bantuan pihak ketiga juga kita awasi. Dan untuk itu, tentu, karena kita baca ada kerawanan-kerawanan, lebih khusus lagi terkait dengan pelaksanaan bansos, karena ini menjadi hak rakyat, dia (bansos) harus sampai, tepat guna, tepat jumlah, tepat sasaran," ungkap Firli.
"suara" - Google Berita
April 30, 2020 at 03:02AM
https://ift.tt/3aQ1jtC
Suara dari Senayan Minta KPK Pelototi Anggaran - detikNews
"suara" - Google Berita
https://ift.tt/2QI8pbK
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment